Bupati Tidak Harus Putra Daerah

Lampung, CyberNews. Semangat otononomi daerah dinilai kebablasan, banyak kasus pilkada diwarnai konflik horizontal. Bahkan ada kecenderungan memaksakan kehendak, putra daerah harus menang.

Padahal sesuai semangat NKRI, pemimpin yang terpilih seperti bupati, gubernur tak harus putra daerah, yang penting memahami kondisi daerahnya.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam dalam seminar sehari otonomi daerah dan kepemimpinan lokal yang diselenggarakan Korpri Kabupaten Tulangbawang di Hotel Marcopolo, Bandar Lampung, Rabu, dihadiri Bupati Tuba Abdulrachman Sarbini.

Seminar juga menampilkan pakar dari Unila Syarif Makhya, Eddy Rivai, Ansyori Djauzal, Pemimpin Umum Lampung Post Bambang Eka Wijaya dan mantan bupati dan Sekdakab Tuba Fakhrudin.

Tarman Azzam menjelaskan, semangat otonomi daerah memberikan kebebasan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Namun dalam pilkada, calonnya tidak harus orang asli daerah (pribumi), yang penting orang itu mampu dan memahami daerahnya. Selain itu Indonesia adalah negara kesatuan bukan federal.

Dikatakan, jangan memaksakan diri semua harus putra daerah. Padahal tidak semua putra daerah mampu memimpin, bahkan cenderung amburadul dan dikadalin. Kalau sudah kepala daerahnya, kepala dinasnya, dan anggota dewannya semua orang asli setempat, namun daerahnya tidak maju, siapa yang harus disalahkan, katanya.

Tarman menegaskan, memilih pemimpin tidak mudah harus melihat track recordnya, kapabilitas dan kualitasnya. "Kalau putra daerah dipaksakan namun tidak berpendidikan gimana mau memimpin daerahnya. Nanti preman bisa menjadi kepala daerah karena mendapat dukungan luas dan punya uang."

Sementara Bambang Eka Wijaya menyatakan, dalam pilkada, parpol sebagai pembawa perahu kandidat, hanya orang yang punya uang yang bisa maju dalam pilkada.

"Sedangkan tokoh-tokoh yang pandai berkualitas tapi tak memiliki uang bakal tersingkir. Pilkada memang membutuhkan dana besar dan tidak semua orang mampu maju dalam pilkada kalau tak memiliki dana cukup," ujar dia.

Pakar politik Syarif Makhya menyatakan, konsep pilkada ini liberalisme. Di Amerika orang yang hendak terjun ke politik menjadi senator, anggota kongres, gubernur, presiden bahkan wali kota umumnya dari kalangan orang-orang kaya yang memiliki banyak uang.

Di Indonesia saat ini pun demikian, orang yang mau maju pilkada harus banyak uang, selain untuk sewa perahu parpol yang mendukungnya juga harus mampu membiayai tim suksesnya dan para saksi saat pencoblosan dan kampanye.

Tidaklah heran dalam pilkada bertabur uang, politik uang dan bagi-bagi sembako supaya mempengaruhi pemilih untuk memilih jagonya. Jangan harap kalau seorang tokoh tak punya uang mau maju dalam pilkada, bisa-bisa harta habis, sudah kalah dan banyak utang pula.( miol/Cn08 )

http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0608/18/nas3.htm